KDM Minta 8 Pimpinan Partai Bersatu Hadapi Kemungkinan Sistem Pemilu Tertutup, Ini Alasannya!

 

LENSA PURWAKARTA - Ahli hukum tata negara sekaligus mantan wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana membuat heboh publik. Pasalnya, Denny Indrayana telah membocorkan informasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan mengubah pemilu menjadi sistem proporsional tertutup.

 

Menanggapi hal itu, Kang Dedi Mulyadi (KDM) menilai terlepas benar atau tidaknya informasi tersebut bisa menjadi peringatan terhadap setiap kemungkinan yang ada. Sehingga, perlu segera membangun ruang kesadaran kolektif.

 

"Jika itu benar, maka ada ancaman kedaulatan rakyat Indonesia menjadi kedaulatan partai politik," ujar KDM. 

 

 

Menurutnya sistem pemilu terbuka terlepas dari berbagai kekurangan telah melahirkan tokoh-tokoh publik yang berasal dari kalangan masyarakat biasa yang tidak memiliki akses pada partai politik. Mereka lahir karena memiliki akses pada masyarakat.

 

Tokoh-tokoh itu, kata KDM, tumbuh melalui keterpilihan berdasarkan hubungan emosi dengan pemilihnya di daerah pemilihan masing-masing.

 

Kemudian, hubungan emosi itu melahirkan spirit dengan memperjuangkan kepentingan daerah pemilihan melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan pertanian, UMKM, unit kesehatan, pendidikan, pariwisata dan keagamaan.

 

KDM menilai tingkat kritisme para legislator di DPR yang meredup lebih berdasarkan pada faktor dominannya partai politik melalui fraksi di Senayan. Sehingga, para legislator dikontrol melalui fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari pimpinan partai politik.

 

Sementara sistem pemilu tertutup justru menutup seluruh ruang partisipasi publik. Karena seluruh legislator terpilih merupakan kewenangan pimpinan partai dan spirit memperjuangkan partisipasi publik melalui daerah pemilihan akan hilang karena tidak ada lagi relevansi pada keterpilihan.

 

 

"Anggota DPR dan DPRD akan sangat tunduk pada pimpinan partai. Ruang kritisme para anggota legislatif akan semakin redup seiring dengan semakin kuatnya partai politik dalam mengontrol anggotanya di parlemen," KDM.

 

Untuk itu ia berharap seluruh pimpinan partai politik untuk bersatu mengambil sikap tegas jika kelak MK memutuskan sistem pemilu tertutup.

 

Pihaknya, berharap 8 pimpinan partai politik segera bersatu untuk mengambil sikap apabila ada rencana MK memutuskan sistem pemilu tertutup. Bersatu padu dengan meninggalkan kepentingan jangka pendek, menyatukan tujuan menyelamatkan kedaulatan politik rakyat Indonesia dari pembajakan politik atas nama konstitusi.

 

Seperti diketahui dari sembilan fraksi di DPR hanya PDI Perjuangan yang mendukung sistem pemilu tertutup. Sementara delapan fraksi lain menegaskan telah menolak sistem pemilu tertutup dan tetap pada sistem pemilu terbuka. ***