Anggota DPR RI Dedi Mulyadi Menilai Aspirasi Kades Minta Rp 300 Triliun untuk Dana Desa Itu Hal yang Lumrah

 

LENSA PURWAKARTA - Para Kepala Desa se Indonesia, menyuarakan aspiraainya ke pemerintah. Para Kades ini meminta anggaran dana desa sebesar 10 persen dari APBN atau sekitar Rp 300 triliun. Anggota DPR RI Dedi Mulyadi, menilai aspirasi para kades tersebut adalah hal lumrah.

 

"Pengajuan anggaran desa 10 persen dari APBN yang diajukan Apdesi itu merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh para kepala desa," ujar Kang Dedi Mulyadi.

 

Menurutnya, perlu disadari semua bahwa Indonesia terdiri dari desa-desa. Seluruh sumber daya alam (SDA) termasuk industri berada di desa. 

 

 

Akan tetapi, baru saat ini desa mendapatkan alokasi dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Tentu saja, saat ini efeknya semakin baik dibanding dulu.

 

Jadi, lanjut Kang Dedi, baru disawer sedikit saja desa sudah tumbuh. Apalagi kalau dibangun sistem memadai bagi hasil antara pusat dan desa itu akan efek pertumbuhan ekonomi, infrastruktur sampai investasi desa.

 

Adapun terkait kekhawatiran penyimpangan pengelolaan, hal tersebut terjadi karena anggaran desa selalu menjadi sorotan dan yang menyorotinya banya.

 

Mulai dari oposisi yang tak lain kelompok yang kalah saat pencalonan kepala desa, LSM-LSM yang kini banyak fokus pada anggaran desa, termasuk oknum wartawan ‘bodrek’ yang sengaja datang ke desa untuk mempertanyakan dana desa.

 

"Sehingga saat ini desa sangat terawasi. Sudah kecil, yang mengawasinya banyak sehingga gampang ketahuan salahnya," ujarnya.

 

Hal tersebut berbeda dengan anggaran kabupaten/kota, provinsi apalagi pusat yang memiliki anggaran sangat besar. Sehingga sulit diawasi dan yang mengawasinya sedikit.

 

Dengan demikian, lanjut Kang Dedi, semakin tinggi jenjang pemerintah semakin sulit untuk diakses dan diawasi. Sebaliknya, semakin bawah jenjang pemerintahan semakin mudah untuk diawasi.

 

 

"Contoh kecilnya saja di desa ada jalan lingkungan yang setiap hari dilewati oleh warga, dilewati oleh oposisi, LSM dan lain-lain. Jalan itu sangat gampang diawasi dan lapornya gampang, berbeda dengan jalan nasional," jelasnya.

 

Sebagai orang yang sehari-hari hidup dan berhubungan dengan para kepala desa, Kang Dedi menilai apa yang dilontarkan Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya pada Minggu kemarin adalah hal yang wajar.

 

Sebagai orang yang setiap hari di desa, berhubungan dengan desa, bahkan kalau olahraga pagi bareng kepala desa dan sering dicurhati. 

 

Sehingga pengajuan itu (anggaran dana desa 10 persen dari APBN) adalah hal yang lumrah dan itu bentuk aspirasi yang harus dihargai. ***