DPRD Siapkan Hak Angket dan Interpelasi Terkait Sengkarut Rotasi Mutasi ASN yang Dilakukan Bupati Purwakarta

- Sabtu, 4 Februari 2023 | 09:31 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Ahmad Sanusi atau Haji Amor (Dok Pribadi)
Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Ahmad Sanusi atau Haji Amor (Dok Pribadi)
 
LENSA PURWAKARTA - Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta, belum lama ini menyambangi BKN RI. Rupanya, para pimpinan tersebut terus berkoordinasi terkait dengan sengkarut rotasi mutasi yang dilakukan Bupati Purwakarta pada Oktober 2022 yang lalu.
 
Bahkan, ada kabar gembira dari BKN RI, yang menyebutkan jika rotasi mutasi itu menyalahi aturan. Sehingga, Bupati Purwakarta dalam hal ini Anne Ratna Mustika harus mengembalikan para pejabat yang dirotasi mutasi ke jabatan semula.
 
Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Ahmad Sanusi atau akrab disapa Haji Amor, menyebutkan, rotasi mutasi 61 pejabat yang dilakukan Bupati Purwakarta, pada 12 Oktober 2022 lalu adalah cacat hukum. Serta, melanggar PP No 17 tahun 2020.
 
 
"Hasilnya sudah keluar, kalau rotasi mutasi itu cacat hukum. Bupati harus menaati hasil dari BKN RI itu," ujar Haji Amor, kepada Lensapurwakarta.com, Sabtu 4 Februari 2023.
 
Karena itu, lanjut Haji Amor, pihaknya dalam waktu dekat akan segera menggunakan hak-hak yang dimiliki DPRD. Seperti, hak interpelasi dan hak angket.
 
Termasuk, memanggil Bupati Purwakarta untuk menjelaskan soal rotasi mutasi itu. Apalagi, surat hasil dari BKN RI ini sudah dikirimkan ke bupati termasuk Sekda Purwakarta, Norman Nugraha.
 
Menurut Haji Amor, Bupati Anne Ratna Mustika harus menaati aturan itu. Bahkan, bupati wajib mengembalikan jabatan puluhan ASN ke posisi semula.
 
Lantaran, dari 61 pejabat yang dirotasi mutasi, hanya 9 saja yang memenuhi kriteria. Selebihnya, cacat hukum.
 
 
"Jika bupati egois tidak mau mengembalikan jabatan para ASN ini ke semula, akan menjadi preseden buruk terhadap karir politiknya. Bahkan, bisa jadi ada sanksi moral," ujar Amor.
 
Amor menjelaskan, hasil keterangan dari Bagian Wasdal BKN RI, Reza Hendrawan, ketika dimintai keterangan terhadap Sekda Norman Nugraha, mengenai mutasi tgl 12 oktober 2022.
 
Bahwa saat itu, Sekda Norman Nugraha, sudah memberitahukan jika rotasi mutasi ini melanggar ketentuan perundang-undangan yang di atur dalam PP No 17 tahun 2022.
 
"Tetapi, sayangnya bupati tidak mengindahkan dan tetap melaksanakan rotasi mutasi itu," ujar Amor. ***

Editor: Ita Nina Winarsih

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X